Hotel di Bandung , hal tersebut dikemukakannya sehubungan dengan isu yang berkembang di masyarakat selam ini. Yang mana banyak desas - desus yang menyatakan bahwa Dana Century mengalir saat Pilpres 2009.
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menepis kabar yang menyebutkan ada dana talangan untuk PT Bank Century Tbk yang masuk ke dirinya dan tim kampanye SBY-Boediono saat pilpres lalu.
Presiden Yudhoyono, ungkap Menhuk dan HAM Patrialis Akbar, mengatakan bahwa dana talangan yang dikucurkan ke Bank Century-kini PT Bank Mutiara-dapat dipertanggungjawabkan.
"Saya bilang clear 100%. Tidak ada masalah dengan Bank Century. Isu, fitnah yang menyatakan ada dana ke Pak SBY, ke tim pilpres, segala macam, enggak ada. Ini dapat dipertanggungjawabkan sepenuhnya," ujarnya mengutip Presiden, seusai sidang kabinet paripurna di Kantor Kepresidenan, Jakarta, kemarin.
Patrialis menuturkan Presiden tidak menghalangi usulan hak angket terkait kasus Bank Century yang tengah menggelinding di DPR, sekaligus menegaskan tidak ada masalah dalam upaya penyelamatan bank tersebut. Pengajuan hak angket, tuturnya, merupakan hak parlemen.
Penegasan serupa, tutur Menhuk dan HAM, telah disampaikan Presiden dalam pertemuan dengan para menteri dari partai politik pendukung koalisi yang digelar di Wisma Negara, Kompleks Istana Kepresidenan, Rabu malam.
Selain Patrialis (dari PAN), pertemuan antara Presiden, yang juga menjabat Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat, dengan para menteri dari partai politik juga dihadiri a.l. Menko Polhukam Djoko Suyanto, Menko Kesra Agung Laksono, Menko Perekonomian Hatta Rajasa, Menteri Sosial Salim Segaff Aljufrie, Menteri Kehutanan Zulkifli Hassan, Menteri Perumahan Rakyat Suharso Monoarfa, Menteri Agama Suryadharma Ali, Menpora Andi Mallarangeng, dan Mensesneg Sudi Silalahi.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan seluruh data yang berkaitan dengan upaya penyelamatan Bank Century telah diserahkan kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
"Kalau mau dibuka, buka aja, supaya tidak menimbulkan fitnah, [sekarang] seperti ada black box," tuturnya.
Kejanggalan
Disodori pertanyaan mengenai notulensi rapat Komite Stabilisasi Sektor Keuangan (KSSK) pada 21 November 2008 yang menunjukkan banyak kejanggalan seperti diungkap ekonom yang juga politisi PAN Dradjad H. Wibowo dalam suatu acara dialog pada Rabu lalu, Sri Mulyani balik bertanya: "Pak Dradjad dapat data dari mana ya? Itu namanya apa, confidential dan rahasia." Notulensi yang disampaikan Dradjad menunjukkan pada rapat yang dimulai pukul 00.15 banyak yang tidak sependapat dengan Gubernur Bank Indonesia (BI) Boediono bahwa masalah Century bisa berdampak sistemik.
Sumber Bisnis menyebutkan hasil audit investigasi BPK terkait masalah Bank Century batal diserahkan ke pimpinan DPR hari ini, dan kemungkinan baru akan dilakukan pada Selasa mendatang.
Sementara itu, Koalisi Masyarakat Darurat Keadilan mempersoalkan kepemimpinan Presiden Yudhoyono yang dinilai lamban merespons rekomendasi Tim Delapan atau Tim Independen Verifikasi Fakta dan Proses Hukum Kasus Wakil Ketua (nonaktif) KPK Bibit Samad Rianto dan Chandra Marta Hamzah.
Koalisi, yang terdiri dari 34 LSM itu, menilai kelayakan Presiden Yudhoyono untuk memimpin sangat dipertanyakan.
"Apakah dia masih layak menjadi presiden jika hasil rekomendasi itu tidak dilaksanakan? Tim itu adalah hasil dari bentukan dari Presiden, tapi yang dikhawatirkan adalah tidak ada tindak lanjut dari [hasil] rekomendasi," ujar Danang Widoyoko, Koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW), yang bertindak selaku juru bicara koalisi, kemarin.
Rekomendasi Tim Delapan adalah menghentikan kasus Bibit dan Chandra, memberikan sanksi kepada pejabat yang bertanggung jawab terhadap pemaksaan proses hukum, reformasi institusional, memberantas mafia hukum hingga penuntasan kasus dugaan suap oleh PT Masaro Radiokom.
Danang menuturkan Presiden harus menentukan sikap, salah satunya dengan mencopot Kapolri Bambang Hendarso Danuri dan Jaksa Agung Hendarman Supandji. (m01/m03/Tomy Sasangka) (ratna.ariyanti@bisnis.co.id/irsad.sati@ bisnis.co.id/anugerah.perkasa@bisnis. co.id)
Oleh Ratna Ariyanti, Irsad Sati & Anugerah Perkasa
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menepis kabar yang menyebutkan ada dana talangan untuk PT Bank Century Tbk yang masuk ke dirinya dan tim kampanye SBY-Boediono saat pilpres lalu.
Presiden Yudhoyono, ungkap Menhuk dan HAM Patrialis Akbar, mengatakan bahwa dana talangan yang dikucurkan ke Bank Century-kini PT Bank Mutiara-dapat dipertanggungjawabkan.
"Saya bilang clear 100%. Tidak ada masalah dengan Bank Century. Isu, fitnah yang menyatakan ada dana ke Pak SBY, ke tim pilpres, segala macam, enggak ada. Ini dapat dipertanggungjawabkan sepenuhnya," ujarnya mengutip Presiden, seusai sidang kabinet paripurna di Kantor Kepresidenan, Jakarta, kemarin.
Patrialis menuturkan Presiden tidak menghalangi usulan hak angket terkait kasus Bank Century yang tengah menggelinding di DPR, sekaligus menegaskan tidak ada masalah dalam upaya penyelamatan bank tersebut. Pengajuan hak angket, tuturnya, merupakan hak parlemen.
Penegasan serupa, tutur Menhuk dan HAM, telah disampaikan Presiden dalam pertemuan dengan para menteri dari partai politik pendukung koalisi yang digelar di Wisma Negara, Kompleks Istana Kepresidenan, Rabu malam.
Selain Patrialis (dari PAN), pertemuan antara Presiden, yang juga menjabat Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat, dengan para menteri dari partai politik juga dihadiri a.l. Menko Polhukam Djoko Suyanto, Menko Kesra Agung Laksono, Menko Perekonomian Hatta Rajasa, Menteri Sosial Salim Segaff Aljufrie, Menteri Kehutanan Zulkifli Hassan, Menteri Perumahan Rakyat Suharso Monoarfa, Menteri Agama Suryadharma Ali, Menpora Andi Mallarangeng, dan Mensesneg Sudi Silalahi.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan seluruh data yang berkaitan dengan upaya penyelamatan Bank Century telah diserahkan kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
"Kalau mau dibuka, buka aja, supaya tidak menimbulkan fitnah, [sekarang] seperti ada black box," tuturnya.
Kejanggalan
Disodori pertanyaan mengenai notulensi rapat Komite Stabilisasi Sektor Keuangan (KSSK) pada 21 November 2008 yang menunjukkan banyak kejanggalan seperti diungkap ekonom yang juga politisi PAN Dradjad H. Wibowo dalam suatu acara dialog pada Rabu lalu, Sri Mulyani balik bertanya: "Pak Dradjad dapat data dari mana ya? Itu namanya apa, confidential dan rahasia." Notulensi yang disampaikan Dradjad menunjukkan pada rapat yang dimulai pukul 00.15 banyak yang tidak sependapat dengan Gubernur Bank Indonesia (BI) Boediono bahwa masalah Century bisa berdampak sistemik.
Sumber Bisnis menyebutkan hasil audit investigasi BPK terkait masalah Bank Century batal diserahkan ke pimpinan DPR hari ini, dan kemungkinan baru akan dilakukan pada Selasa mendatang.
Sementara itu, Koalisi Masyarakat Darurat Keadilan mempersoalkan kepemimpinan Presiden Yudhoyono yang dinilai lamban merespons rekomendasi Tim Delapan atau Tim Independen Verifikasi Fakta dan Proses Hukum Kasus Wakil Ketua (nonaktif) KPK Bibit Samad Rianto dan Chandra Marta Hamzah.
Koalisi, yang terdiri dari 34 LSM itu, menilai kelayakan Presiden Yudhoyono untuk memimpin sangat dipertanyakan.
"Apakah dia masih layak menjadi presiden jika hasil rekomendasi itu tidak dilaksanakan? Tim itu adalah hasil dari bentukan dari Presiden, tapi yang dikhawatirkan adalah tidak ada tindak lanjut dari [hasil] rekomendasi," ujar Danang Widoyoko, Koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW), yang bertindak selaku juru bicara koalisi, kemarin.
Rekomendasi Tim Delapan adalah menghentikan kasus Bibit dan Chandra, memberikan sanksi kepada pejabat yang bertanggung jawab terhadap pemaksaan proses hukum, reformasi institusional, memberantas mafia hukum hingga penuntasan kasus dugaan suap oleh PT Masaro Radiokom.
Danang menuturkan Presiden harus menentukan sikap, salah satunya dengan mencopot Kapolri Bambang Hendarso Danuri dan Jaksa Agung Hendarman Supandji. (m01/m03/Tomy Sasangka) (ratna.ariyanti@bisnis.co.id/irsad.sati@ bisnis.co.id/anugerah.perkasa@bisnis. co.id)
Oleh Ratna Ariyanti, Irsad Sati & Anugerah Perkasa
No comments:
Post a Comment