Hotel di Jogja - Film Balibo Five Trailer Video Movie, ternyata menjadi salah satu film yang tidak dapat ditayangkan , karena tidak bisa lolos dari badan yang bertugas meloloskan film di tanah air ini. Film Balibo Five yang bercerita seputar pertempuran di Timor - Timur, sebelum timor - Timur tersebut merdeka serta berdaulat sendiri.
Menteri Budaya dan Pariwisata (Menbudpar) Jero Wacik menyatakan film Balibo Five memang tidak layak tayang. Pasalnya, ini demi kepentingan negara mengingat film tersebut memiliki unsur politik.
"Kewenangan film itu tayang di Indoesia memang wewenang LSF (Lembaga Sensor Film). Saya sudah melihat film itu setelah mereka memutuskan. Saya cuma ingin tahu karena saya Menbudpar. Setelah saya lihat, memang tidak layak tayang. Demi kepentingan negara, itu tidak layak. Ada unsur politiknya," tukas Jero di kompleks Istana Presiden, Jakarta, Jumat (4/12).
Sesuai ketentuan, semua film, baik asing maupun Indonesia, harus melalui LSF. Lembaga yang terdiri dari 45 orang itu terdiri dari berbagai macam disiplin dengan tujuan mengamankan khalayak dari film yang tidak layak.
Film Balibo Five itu dinilai telah mendeskreditkan Indonesia, termasuk TNI yang saat itu berada di Timor Leste. Film tersebut juga dapat menganggu hubungan Indonesia dan Timor Leste. Apalagi, hubungan kedua negara sudah diselesaikan melalui lembaga Komite Kebenaran dan Persahabatan (KKP).
"Kalau nanti diteruskan (lewat film ini) akan menimbulkan kisruh yang tidak jelas. Australia mestinya sudahlah, sudah lalu. Jadi, saya support keputusaan LSF sebagai lembaga independen," tegas Jero.
Diakui Jero, mungkin sebagian pihak kurang puas dengan keputusan itu. Namun, keputusan itu sudah ada payung hukumnya. "Ya, keamanan negara ke depan. Nanti kalau ribut lagi, tidak selesai sama sekali," cetusnya.
Mengenai rencana pemanggilan Jero oleh Komisi X DPR, Menteri yang berasal dari Bali itu menyatakan siap. "Siap, nanti akan saya jelaskan semuanya," tegasnya.
Menteri Budaya dan Pariwisata (Menbudpar) Jero Wacik menyatakan film Balibo Five memang tidak layak tayang. Pasalnya, ini demi kepentingan negara mengingat film tersebut memiliki unsur politik.
"Kewenangan film itu tayang di Indoesia memang wewenang LSF (Lembaga Sensor Film). Saya sudah melihat film itu setelah mereka memutuskan. Saya cuma ingin tahu karena saya Menbudpar. Setelah saya lihat, memang tidak layak tayang. Demi kepentingan negara, itu tidak layak. Ada unsur politiknya," tukas Jero di kompleks Istana Presiden, Jakarta, Jumat (4/12).
Sesuai ketentuan, semua film, baik asing maupun Indonesia, harus melalui LSF. Lembaga yang terdiri dari 45 orang itu terdiri dari berbagai macam disiplin dengan tujuan mengamankan khalayak dari film yang tidak layak.
Film Balibo Five itu dinilai telah mendeskreditkan Indonesia, termasuk TNI yang saat itu berada di Timor Leste. Film tersebut juga dapat menganggu hubungan Indonesia dan Timor Leste. Apalagi, hubungan kedua negara sudah diselesaikan melalui lembaga Komite Kebenaran dan Persahabatan (KKP).
"Kalau nanti diteruskan (lewat film ini) akan menimbulkan kisruh yang tidak jelas. Australia mestinya sudahlah, sudah lalu. Jadi, saya support keputusaan LSF sebagai lembaga independen," tegas Jero.
Diakui Jero, mungkin sebagian pihak kurang puas dengan keputusan itu. Namun, keputusan itu sudah ada payung hukumnya. "Ya, keamanan negara ke depan. Nanti kalau ribut lagi, tidak selesai sama sekali," cetusnya.
Mengenai rencana pemanggilan Jero oleh Komisi X DPR, Menteri yang berasal dari Bali itu menyatakan siap. "Siap, nanti akan saya jelaskan semuanya," tegasnya.
No comments:
Post a Comment